Caleg DPR RI SUMBAR I

Lunang, Pesisir Selatan

HM. Azwir Dainy Tara

Sejak bergulirnya reformasi kepermukaan, Rakyat berjubel pada antrian minyak, lonjakan harga sembako hingga 100% tak lebih dari hitungan minggu, rakyat meneriakkan kelaparan. Kemiskinan terjadi di mana-mana, sehingga pemerintah meluncurkan BLT (Bantuan Langsung Tunai), Askeskin, Raskin, Gakin, BOS, dan tunjangan dalam bentuk apapun membuat masyarakat berebut status sebagai orang miskin. Sebagian besar dari masyarakat tidak lagi memiliki rasa malu untuk mengakui sebagai masyarakat miskin. Kemiskinan menjadi trend, kemiskinan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat massa kini. Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk keluarga miskin yang dilakukan secara kolektif berdampak kepada manipulasi kemiskinan persis seperti apa yang dulu dimainkan orde baru. Inilah symptom dari kondisi penyakit sosial yang berat dan diperparah oleh sistem yang salah kaprah. BLT muncul sebagai virus psikososial yang dapat melumpuhkan potensi sumber daya manusia (SDM) dalam masyarakat.

Sekalipun BBM selalu naik tak karuan dengan dalih penghapusan subsidi namun para tengkulak bebas berkeliaran dengan cara bersembunyi dibalik kata-kata finance yang tanpa disadari telah mencekik kita dengan bunga yang begitu tinggi. Masyarakat ditawarkan dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan kendaraan yang berakibat buruk kepada jasa transportasi komersial, seperti angkot dan bus penumpang umum, mereka ditinggalkan oleh para penumpangnya dan sebagian besar pemilik jasa angkutan mengalami kebangkrutan massal, karena hampir setiap rumah tangga memiliki minimal 1 sepeda motor yang mereka peroleh dari kredit sepeda motor dengan Dp murah. Saat inipun rakyat telah dijajah dan dijebak oleh arus globalisasi komunikasi dengan alasan mempersingkat jarak komunikasi, padahal kita lupa berapa rupiah yang telah kita habiskan hanya untuk mengisi pulsa seluler yang kini tengah digunakan para istri, anak-anak, rekan bisnis, bahkan para gundik. Komunikasi melalui seluler bukan saja telah menguras kantong kita, namun ia telah menyelusup sampai ke nagari-nagari terpencil. Entah sudah berapa banyak uang rakyat yang tersedot hanya untuk memenuhi kebutuhan yang belum benar-benar dibutuhkan.

Ketika gendang reformasi ditabuh, tanpa terbendung rakyat bersatu, meneriakkan kebejatan Soeharto dan kroninya, membuat Soeharto harus mundur dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Rakyatpun menyambut kebebasan dengan suka cita serta mendaulat Amien Rais, mahasiswa, beserta beberapa ormas sebagai pahlawan reformasi sekalipun Amin Rais, mahasiswa, beserta beberapa ormas tersebut hanya sebagai agent of change. Tapi ini merupakan fakta yang tak terbantah, karena reformasi adalah sebuah kondisi yang menginnginkan perubahan. Reformasi dimaknai sebagai sebuah fenomena konflik. Reformasi adalah konstruksi baru di atas kegagalan Orde Baru yang akut.

Reformasi telah merobah segalanya, kebebasan membuat kita mengabaikan etika. Wacana perubahan telah membakar sampai ke ulu hati. Krisis financial telah meluluh lantakkan ekonomi Indonesia. Diawali sejak tanggal 22 Januari 1998 nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai angka Rp.17.000,- akibat spekulan valas raksasa Georgo Soros dengan Quantum Fundnya menghantam rupiah, hancurlah perekonomian Indonesia. Soeharto menyerah kepada IMF, sementara IMF (International Monetary Fund) sebuah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistim financial global mengulurkan tangan untuk membantu Indonesia dalam menghadapi kesulitan ekonomi yang serius, namun kembali Negara ini terjebak pada aturan-aturan yang dibuat oleh IMF dan secara langsung mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ini merupakan penjajahan gaya baru yang membuat kita bisa lupa dengan warna bendera kita sendiri.

Apapun bentuk kebijakan pemerintah, seakan tidak dipedulikan oleh masyarakat akar rumput yang kini berjumlah mayoritas. Mereka tengah menjerit kelaparan, mereka sepertinya rindu untuk kembali hidup di jaman orde baru. Karena mereka mulai enggan antri untuk mendapatkan minyak tanah, atau berdesakan dan berhimpitan untuk merebut Bantuan Tunai Langsung (BLT), dan merekapun dipusingkan dengan biaya pendidikan anak-anak mereka yang begitu besar, biaya kesehatan yang melambung tinggi. Memang pemerintah menggulirkan berbagai bentuk kebijakan untuk masyarakat miskin, namun sebagian besar dari mereka telah termarjinalkan. Karena nama mereka entah disengaja atau tidak, tidak termasuk keluarga yang berhak menerima segala fasilitas sesuai dengan kebijakan pemerintah terhadap keluarga miskin di Indonesia. Lalu siapakah yang telah mengambil alih nama dan hak mereka? Adakah orang miskin baru yang kini menyelusup? Sulit memang, yang jelas mereka tetap menjadi orang miskin yang tersingkirkan sekalipun jaman telah berobah, tapi kebijakan tidak pernah berpihak kepada mereka. Yang ada dibenak mereka hanyalah keraguan, kegamangan, kegalauan, dan ketidaktahuan: pilih orde baru, atau orde terbaru? (Fuaddy Chaidir Rosha)